Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

TKVDW Poster

Untuk yang sudah menyempatkan diri menonton film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, saya pikir banyak hal positif yang bisa didapat dari film itu. Filmnya sendiri diadaptasi dari novel kolosal karya Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA).

TKVDW Novel

 

Sudah seharusnya karya sastra besar semacam itu tetap diingat dan dibaca oleh terpelajar nusantara meski pun terdapat jarak sejarah yang cukup lebar hingga ke hari ini. Salah satu caranya adalah dengan mengadaptasi karya besar itu ke dalam film. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck tentu bukan karya sastra yang pertama, karena sebelumnya sudah ada Di Bawah Lindungan Ka’bah (Hamka), Sang Penari (dari Ronggeng Dukuh Paruk oleh Ahmad Tohari), dan sebagainya. Sebagai suatu karya sastra, tentu tulisan para penulis besar Indonesia itu tidak akan terlepas dari latar belakang kebudayaan dimana penulisnya mendapatkan pengaruh.

Begitu juga dengan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, yang tidak terlepas dari latar Kebudayaan Minangkabau dikarenakan pada kebudayaan itulah Buya Hamka hidup. Saya mendapat beberapa pertanyaan terkait adat Minangkabau dari teman-teman non-Minang yang menonton film ini bersama saya. Bagi yang telah membaca novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck atau pun telah menonton filmnya, semoga tulisan ini dapat sedikit membantu untuk memahami seluk beluk adat Minangkabau yang diceritakan di dalamnya. Bagi yang belum membaca atau pun menontonnya, semoga tetap bisa belajar walau pun sedikit spoiler😉

Dimulai dari status kesukuan Zainuddin. Ayahnya berasal dari Minangkabau dan diasingkan ke Makassar. Di sanalah kemudian Si Ayah menikahi seorang gadis asli Makassar dan memiliki anak Zainuddin. Dia kemudian menjadi yatim-piatu dan tumbuh bersama keluarga ibunya di Makassar. Saat beranjak bujang, Zainuddin kemudian memutuskan hendak hidup bersama kerabat ayahnya di Minangkabau. Konflik muncul ketika di Minangkabau ternyata Zainuddin dianggap sebagai orang tidak berasal atau tidak bersuku. Mengapa demikian?

Sudah lazim diketahui bahwa sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau adalah sistem matrilineal, dimana kekerabatan ditarik dari garis keturunan ibu. Sementara pola pernikahan Minangkabau bersifat eksogami, dimana seseorang seharusnya menikah dengan pasangan di luar sukunya sendiri. Suku disini dapat dipahami sebagai golongan (karena masyarakat Minangkabau memang hidup secara komunal dan berkelompok-kelompok), atau dapat juga diartikan sebagai marga. Karena sistem yang matrilineal, maka yang dimaksud dengan suku tersebut tentu saja suku Sang Ibu. Anak hasil pernikahan adalah anggota suku Sang Ibu, bukan suku Ayah.

Dalam kasus Zainuddin, Sang Ibu bukanlah gadis Minangkabau yang memiliki suku. Ibunya adalah gadis Makassar yang tumbuh dengan pemahaman sistem patrilineal. Dalam pemahaman Sang Ibu, tentu Si Ayah-lah yang memegang kuasa atas Zainuddin. Sementara Ayahnya, dengan pemahaman matrilineal, mengerti bahwa ia tidak memiliki kuasa apa pun atas kesukuan Zainuddin dan menyerahkan kuasa Zainuddin kepada ibunya. Dengan demikian, dalam pemahaman budaya Minangkabau, Zainuddin tidak memiliki suku karena Ibunya non-Minang.

Sampai hari ini pun pernikahan antara laki-laki Minangkabau dengan perempuan di luar Minangkabau masih belum menjadi anjuran meski pun sudah diperbolehkan, karena dikhawatirkan Sang Anak tidak akan memiliki suku (meski pun signifikansi dari peran kesukuan ini makin berkurang). Beda halnya jika perempuan Minangkabau yang menikah dengan laki-laki non-Minangkabau, dimana Sang Anak pada akhirnya akan dapat dimasukkan pada suku ibu dan ayahnya sekaligus.

Mengenai musyawarah ninik-mamak dalam memutuskan calon suami untuk Hayati. Dalam budaya Minangkabau, pernikahan memang lazimnya diprakarsai oleh pihak perempuan. Pertimbangan mengenai calon yang cocok bagi si anak gadis memang menjadi bahan rundingan dalam lingkungan keluarga pihak wanita. Dalam Tenggelamnya Kapan Van Der Wijck, tampak bagaimana ninik-mamak di pihak Hayati yang kemudian sibuk mempertimbangkan apakah Hayati lebih cocok dengan Zainuddin atau Aziz.

Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang gemar bermusyawarah. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan secara demokratis, bahkan jauh sebelum istilah ‘demokrasi’ itu sendiri dipakai secara luas paska-diimpor dari budaya luar. Falsafah Minangkabau menyebutnya sebagai mupakaik saiyo sakato (mufakat se-iya sekata). Begitu pun dalam hal menentukan jodoh bagi anak gadis. Apalagi Hayati diceritakan sebagai kemenakan (keponakan) dari Penghulu Batipuh, yang mana membuat kedudukan Hayati menjadi perhatian kaum secara luas. Maka tentu saja dalam hal menentukan jodoh pun mamak Hayati tidak akan sembarangan. Digelarlah musyawarah ninik-mamak untuk memutuskannya.

Yang dimaksud dengan ninik-mamak disini mengacu kepada laki-laki dari generasi yang lebih tua. Mamak tidak hanya menjadi sebutan bagi adik laki-laki dari Ibu (paman), namun juga sebutan untuk para tetua pemimpin suku yang dipandang berhak menentukan berbagai keputusan. Sedangkan penghulu dimaknai BUKAN sebagai pihak yang menikahkan sepasang mempelai, namun sebagai pemimpin. Kata penghulu dalam kelembagaan Minangkabau diambil dari kata hulu (tempat berasal/berawal) yang dibubuhi dengan awalan peng-, sehingga penghulu diartikan sebagai yang mengawali suatu kaum, yang memimpin.

Terlepas dari semua aturan adat yang terkesan ketat dan mengekang tersebut, kita harus kembali lagi menengok waktu penulisan novel tersebut oleh Buya Hamka. Novel itu diterbitkan pada tahun 1938 dimana pelaksanaan adat masih sangat kental dan akses informasi dari dan keluar yang tidak seterbuka hari ini membuat adat tersebut kokoh berdiri tidak terganggu. Perlu diingat juga bahwa melalui tulisan-tulisan Zainuddin yang diceritakan dalam novel tersebut tersirat kritikan bernada humanis mengenai pandangan diskriminatif adat yang mengelompokkan manusia berdasarkan keturunan dan kesukuannya. Buya Hamka sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh yang konsisten mengemukakan nilai-nilai perubahan ke dalam adat Minangkabau agar adat tersebut dapat berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Maka proses kelembagaan yang begitu kaku seperti diceritakan di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck tersebut sudah sangat sedikit sekali, jika tidak bisa dibilang sudah memudar, praktiknya di kalangan masyarakat Minangkabau. Kalau pun masih berlangsung, sudah terjadi penyesuaian-penyesuaian agar kelembagaan adat tersebut tetap lestari eksistensinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s